Kategori: Berita PBNU

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) Ulil Abshar Abdalla menjelaskan, salah satu kebijakan baru yang akan diberlakukan di dalam sistem kaderisasi di tubuh NU adalah penjenjangan. 

“Sistem kaderisasi yang berjenjang ini tidak terdapat pada pengaderan sebelumnya yakni Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) dan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU),” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/5). 

Dikatakan, pengaderan di masa lalu hanya satu jenjang saja. Padahal sudah sejak lama ada tuntutan penjenjangan tetapi belum juga terlaksana, sehingga pada kepengurusan PBNU saat inilah sistem itu akan direalisasikan. 

“Sistem kaderisasi terbaru di tubuh NU itu akan dibahas dan diputuskan di dalam Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Yuan Garden, Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Jumat-Ahad (20-22/5/2022),” terangnya. 

Pada sistem kaderisasi NU yang akan diputuskan itu memiliki tiga jenjang. Pertama, tingkat dasar yang disebut Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama(PD-PKPNU). Kedua, tingkat menengah yakni Pendidikan Kader Menengah Nahdlatul Ulama (PKMNU). Ketiga, tingkat tinggi yaitu Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKNNU).

“Jadi namanya masih melanjutkan pengaderan sebelumnya. Hanya saja, kita bubuhkan atau sisipkan nama yang menunjukkan jenjangnya. Jadi PD-PKPNU untuk dasar, PKMNU untuk menengah. Kemudian tingkat tinggi, AKN-NU yang nanti mencetak para kader yang bisa menjadi pengurus di tingkat wilayah atau pun pengurus besar,” ungkapnya.

Selain ada penjenjangan, kaderisasi NU yang baru ini akan menerapkan sistem muadalah atau penyetaraan. Dengan kata lain lanjutnya, ada pengakuan terhadap semua pengaderan yang ada di badan otonom maupun lembaga-lembaga NU seperti pesantren. 

Gus Ulil memastikan, setelah sistem kaderisasi baru diluncurkan atau diputuskan di dalam Konbes NU 2022 pada akhir pekan ini, tidak lantas meniadakan para kader di seluruh Indonesia yang sudah mengikuti pengaderan di PKPNU dan MKNU. 

“Seluruh kader yang dulu pernah dikader melalui PKPNU dan MKNU masih diakui. Tetapi mereka harus melakukan pendaftaran ulang. Jadi mereka harus melapor. Nanti kita akan membuat mekanisme untuk pelaporan ini supaya mereka bisa didata,” pungkasnya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan Duta Besar Tunisia untuk Indonesia Riadh Dridi di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Pertemuan tersebut menyepakati kerja sama untuk memperkuat Islam moderat yang mengusung kemanusiaan. Islam model ini yang diusung kedua negara tersebut dengan NU di Indonesia dan Universitas Zaitunah di Tunisia sebagai institusi yang menjadi pusat moderasi dan pemimpin dalam menyebarkan berbagai pandangan keislaman yang moderat.

“Kita bisa kolaborasi untuk mempromosikan Islam untuk kemanusiaan,” kata Riadh kepada Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Riadh mengaku, negaranya menghadapi berbagai radikalisasi sehingga kolaborasi dengan NU menjadi sesuatu yang penting untuk mengatasinya. Terlebih Indonesia juga menjadi salah satu negara yang selamat dari kemelut reformasi, sesuatu yang baru-baru ini dialami Tunisia. Dalam kesempatan tersebut,

Dubes Riadh juga menyampaikan ada 100-an pelajar Indonesia yang menempuh studi di negaranya dengan beasiswa kerja sama kampus dan NU. Pertemuan ini, dalam harapannya, dapat menghasilkan lebih dari itu, seperti pertukaran pelajar dan pengajar, hingga menyelenggarakan suatu konferensi secara bersama.

Dalam momen yang sama, Gus Yahya menyampaikan bahwa Tunisia telah memerhatikan untuk rekontekstualisasi Islam. Hal ini penting agar Islam bisa lebih harmonis dengan konteks dunia sekarang.

“Di dalam arah perkembangan ke depan, kita melihat bahwa Tunisia ini juga sangat memperhatikan kebutuhan untuk melakukan rekontekstualisasi terhadap pandangan-pandangan keagamaan di dalam Islam agar bisa lebih terintegrasi secara harmonis di dalam konteks dunia masa kini,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menyerahkan dua kitab kepada Dubes Riadh, yakni kitab Majm’uat Muallafat Ulama Indonesia (kumpulan 11 kitab karya ulama Indonesia) dan Tuhfatul Qashi wad Dani (biografi Syekh Nawawi al-Bantani) karya Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Musthofa. Menerima dua kitab itu, Riadh mengaku juga sudah membaca sejarah kedatangan Islam di Indonesia hingga peranan Walisongo dalam menebarkan dakwah di Bumi Nusantara.

Sumber: https://www.nu.or.id/nasional/nu-dan-tunisia-siap-perkuat-islam-moderat-3pg2A